logo new

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sragen bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sragen
Whistleblowing System

Ecourt

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
Ecourt
hostgator coupon code 50 off

Menjelang Pengucapan Sumpah Jabatan, Ketua MA Lantik 10 Ketua Pengadilan

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (28/2/2017)

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik tujuh Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dua Ketua Pengadilan Tinggi dan satu Kepala Pengadilan Militer Utama di Gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Tujuh Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik ialah Drs. H.M. Yamin Awie, S.H, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sebelumnya, Yamin Awie adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

17 Hari Menjabat, Sekretaris MA Langsung Melantik 9 Pejabat

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (23/2/2017)

Sekretaris Mahamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat Mahkamah Agung di ruang rapat lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI, Kamis pagi (23/2/2017). Pelantikan ini bertepatan dengan hari ke-17 Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjabat sebagai Sekretarsi Mahkamah Agung.

Pelantikan pertama yang dilakukan Achmad Setyo Pudjoharsoyo ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 1 jabatan eselon II dan 8 jabatan eselon III. Kekosongan karena adanya mutasi pejabat lama maupun karena sudah memasuki masa pensiun.