Tujuh Pesan Penting Dirjen Badilag Bagi Warga Peradilan Agama

Tujuh Pesan Penting Dirjen Badilag Bagi Warga Peradilan Agama

Bogor | Badilag.net

Dirjen Badilag Drs. H. Abd. Manaf, S.H., M.H. menyampaikan tujuh pesan penting bagi warga peradilan agama ketika memberikan arahan kepada para peserta bimbingan teknis administrasi peradilan agama angkatan kedua di Pusdiklat MA, Bogor. Selasa (23/6/2015).

Pertama, terkait peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan

Dengan meningkatnya kesejahteraan aparat peradilan agama, ia meminta agar para pegawai juga ikut meningkatkan pelayanan. Ia ingin agar para pencari keadilan benar-benar dilayani dengan baik, tanpa pandang bulu.

"Tolong berikan pelayanan yang bagus kepada orang yang berperkara," pintanya.

Pihaknya juga mendukung penuh kepada pengadilan agama yang akan menerapkan standar pelayanan bersertifikasi ISO 9001:2008. Ia berjanji akan memberikan reward bagi pimpinan pengadilan agama yang telah menerapkan pelayanan menggunakan standar ISO 9001:2008.

“Kalau ada PA yang dapat ISO, berarti jabatan hakim tinggi bisa didapat,” ucapnya berjanji.

Untuk itu, pihaknya meminta agar SDM aparat peradilan agama meningkatkan kemampuan masing-masing. Dirjen Badilag sempat menyindir kepada pejabat yang sampai sekarang masih gaptek menggunakan komputer.

"Kalau ada pejabat yang masih menggunakan mesin ketik manual, kita pindahkan saja ke PA yang kelasnya 'lebih tinggi'," sindirnya.

Kedua, terkait standar keamanan SDM dan gedung pengadilan

Terkait masalah ini, Dirjen sangat prihatin atas musibah yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan tinggi agama pekanbaru. Ia pun meminta agar pimpinan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama segera melaporkan kejadian apapun kepada pimpinan MA.

"Jangan sampai kita yang di pusat, tahu lebih dahulu masalah di daerah dari media," jelasnya. Pimpinan PA bisa langsung memberitahukan melalui telpon atau sms kepada Badilag terlebih dahulu, lanjutnya.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut tidak terulang lagi, ia meminta agar para pimpinan pengadilan agama segera berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat apabila melihat hal-hal yang tidak wajar.

Ketiga, terkait kebersihan gedung pengadilan

Dirjen meminta kepada seluruh pegawai pengadilan agama agar memperhatikan betul masalah ini. Ia tidak ingin melihat gedung pengadilan agama yang sudah megah menjadi tidak bagus, karena kondisinya kotor dan kurang terawat.

Dirjen Badilag bercerita, bahwa beberapa waktu yang lalu pernah melakukan sidak ke salah satu pengadilan agama di pinggiran ibukota jakarta. Dirjen pun meluapkan kekecewaannya, karena melihat gedung pengadilan tersebut kotor, bau pengap dan ditemukan adanya sarang laba-laba.

Menurutnya, kebersihan merupakan bagian dari bentuk pelayanan. Apabila melihat ruang gedung pengadilan bersih, maka para pencari keadilan yang datang akan merasa senang.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pengadilan agama menggalakkan jum'at bersih. Ia meminta agar satu orang pegawai diberikan tugas menjaga kebersihan ruangan masing-masing, jangan hanya mengandalkan kepada petugas kebersihan saja.

"Kalau semua pegawai menjaga kebersihan, insya allah gedung pengadilan akan terlihat semakin indah," ujarnya.

Keempat, terkait kekompakan aparat peradilan agama

Dirjen meminta agar aparat peradilan agama menjaga kekompakan, jangan sampai antara atasan dan bawahan, pimpinan dan pegawai tidak akur gara-gara masalah kecil. Ia meminta supaya permasalahan tersebut diselesaikan dengan baik, jangan diadukan kemana-mana.

"Tolong kalau ada masalah kecil, dibicarakan baik-baik dengan atasan, jangan sampai pimpinan MA tahu," pintanya.

Kelima, terkait penyelesaian perkara

Dirjen meminta supaya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yang mewajibkan perkara di pengadilan tingkat pertama harus sudah selesai maksimal lima bulan, dan tiga bulan untuk pengadilan tingkat banding.

Dengan pemanfaatan portal info perkara, Ditjen Badilag bisa memantau penyelesaian perkara pada masing-masing pengadilan agama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya tidak segan untuk menegur pimpinan PTA dan PA yang belum menyelesaikan perkara lebih dari lima bulan.

“Kita sudah punya datanya, mana PA-PA yang perkaranya lebih dari 5 bulan, namun belum selesai,” jelasnya.

Dirjen Badilag sangat menyayangkan, pihaknya masih mendapatkan laporan di salah satu PA, bahwa sampai tujuh puluh hari sejak perkara diputus, salinan putusan belum disampaikan kepada para pihak.

Dirjen juga menyoroti masih ditemukannya perbedaan antara data perkara di info perkara dengan data perkara manual.

"Jangan sampai di info perkara sudah hijau, namun di buku registernya masih kosong," jelasnya.

Keenam, terkait bantuan panggilan melalui portal tabayun online

Dirjen mengakui bahwa penggunaan portal tabayun online masih belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga banyak relass panggilan yang telat, bahkan tidak direspon oleh satker yang dimohonkan bantuannya.

Berdasarkan informasi yang diterima, banyak pengadilan agama yang kurang respon terhadap bantuan panggilan, sehingga hal tersebut akan menghambat proses berperkara.

Terkait masalah ini, Dirjen Badilag meminta agar pimpinan pengadilan agama terjun langsung memantau pengiriman bantuan relass panggilan, bukan hanya tugas juru sita saja.

"Saya minta pimpinan PA untuk berkoordinasi dengan pimpinan PA yang dimohonkan bantuan panggilan," pintanya.

Ketujuh, terkait penyelenggaraan pelatihan oleh pengadilan tingkat banding

Terkait masalah ini, Dirjen menyadari bahwa Ditjen Badilag tidak bisa melakukan pelatihan kepada seluruh aparat peradilan agama. Untuk itu, ia memberikan solusi agar pengadilan tinggi agama mengadakan pelatihan kepada SDM di lingkungan masing-masing.

Ia mencontohkan pengadilan tinggi agama surabaya yang mengadakan sendiri pelatihan bagi calon panitera pengganti beberapa waktu yang lalu.

"Silahkan PTA mengadakan pelatihan masing-masing, nanti SKnya tinggal diusulkan ke Ditjen Badilag," jelasnya.